PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGANUKLIRAN

REFERENSI MATERI

 Pengantar Hukum Indonesia

 UU no. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan

peraturan perundang-undangan

PENGERTIAN HUKUM

 Plato, dilukiskan dalam bukunya Republik. Hukum

adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan

tersusun baik yang mengikat masyarakat.

 Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan

peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat

tetapi juga hakim.tetapi juga hakim.

 E. Utrecht, menyebutkan: hukum adalah himpunan

petunjuk hidup –perintah dan larangan– yang

mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan

seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat

yang bersangkutan, oleh karena itu pelanggaran

petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan

tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu.

LANJUTAN..

 Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., dan Purnadi Purbacaraka,

S.H. menyebutkan arti yang diberikan masyarakat pada

hukum sebagai berikut:

a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan

yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan

pemikiran.

b. Hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang

kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi.

c. Hukum sebagai kaidah, yakni pedoman atau patokan sikap

tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan.

d. Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses

perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu

waktu.

LANJUTAN…

 e. Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang

merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan

penegakan hukum.

f. Hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses

diskresi yang menyangkut keputusan penguasa.

g. Hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu prosesg. Hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses

hubungan timbal-balik antara unsur-unsur pokok sistem

kenegaraan.

h. Hukum sebagai sikap tindak ajeg atau perikelakuan

yang teratur, yaitu perikelakuan yang diulang-ulang

dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai

kedamaian.

i. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan-jalinan

dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap

baik dan buruk.

PENGERTIAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

 Peraturan tertulis yang memuat norma hukum

yang mengikat secara umum dan dibentuk atau

ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat

yang berwenang melalui prosedur yang

ditetapkan dalam peraturan perundang-ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.

 Undang-undang adalah Peraturan perundangundangan

yang dibentuk oleh DPR dengan

persetujuan bersama Presiden

HIERARKI (TATA URUTAN ) PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN (LIHAT UU NO 12

TAHUN 2011)

 UUD 1945 : hukum dasar bagi pembentukan

peraturan perundang-undangan dibawahnya

 Tap MPR : bentuk putusan Majelis

Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang

bersifat penetapan

 UU/Perpu : UU adalah Peraturan Perundang- UU/Perpu : UU adalah Peraturan Perundangundangan

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan

Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden/Peradalah Peraturan Perundang-undangan yang

ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal

kegentingan yang memaksa.

 Peraturan Pemerintah : Peraturan Perundangundangan

yang ditetapkan oleh Presiden untuk

menjalankan Undang-Undang sebagaimana

mestinya.

HIERARKI (LANJUTAN)

 Peraturan Presiden : Peraturan Perundangundangan

yang ditetapkan oleh Presiden untuk

menjalankan perintah Peraturan Perundangundangan

yang lebih tinggi atau dalam

menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Perda Provinsi : Peraturan Perundang-undangan Perda Provinsi : Peraturan Perundang-undangan

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama

Gubernur.

 Perda Kab/kota : Peraturan Perundangundangan

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan

persetujuan bersama Bupati/Walikota.

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN (UNDANG-UNDANG)

 Tahapan :

1. Perencanaan : masuk dalam Program Legislasi

Nasional (Prolegnas).

2. Penyusunan : RUU berasal dari DPR (termasuk

DPD)/Presiden. Disampaikan oleh pimpinanDPD)/Presiden. Disampaikan oleh pimpinan

DPR kepada alat kelengkapan DPR dan

Presiden. Presiden menugasi menteri terkait

dan menteri yang ditunjuk berkoordinasi

dengan Menkumham.

3. Pembahasan : dilakukan oleh DPR bersama

Presiden/menteri yang ditugasi.

LANJUTAN TAHAPAN PEPEMBENTUKAN…

4. Pengesahan : RUU yang telah disetujui

bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan

oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk

disahkan.

5. Penetapan : dalm setiap UU harus5. Penetapan : dalm setiap UU harus

mencantumkan batas waktu penetapan PP

atau peraturan perundangan lain sebagai

pelaksanaan dari UU tersebut.

6. Pengundangan : penempatan Peraturan

Perundang-undangan dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

KONSEPSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG

MELIPUTI:

 a. latar belakang dan tujuan penyusunan;

 b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan

 c. jangkauan dan arah pengaturan.

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1997 (Ketenaganukliran)

KETENTUAN UMUM

1.    Ketenaganukliran : hal yang berkaitan dengan

pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan

ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir serta

pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan

tenaga nuklir.

2.    Tenaga nuklir : tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion.

3.    Pemanfaatan : kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, penggunaan, dekomisioning, dan pengelolaan limbah radioaktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

4. Limbah radioaktif : zat radioaktif dan bahan serta peralatan

yang telah terkena zat radioaktif atau menjadi radioaktif karena

pengoperasian instalasi nuklir yang tidak dapat digunakan lagi

5. Pengelolaan limbah radioaktif : pengumpulan pengelompokan,

pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau

pembuangan limbah radioaktif.

6. Kerugian nuklir : setiap kerugian yang dapat berupa kematian,

cacat, cedera atau sakit, kerusakan harta benda, pencemaran

dan kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh radiasi

atau gabungan radiasi dengan sifat racun, sifat mudah meledak,

atau sifat bahaya lainnya sebagai akibat kekritisan bahan bakar

nuklir dalam instalasi nuklir atau selama pengangkutan,

termasuk kerugian sebagai akibat tindakan preventif dan

kerugian sebagai akibat atau tindakan untuk pemulihan

lingkungan hidup.

KELEMBAGAAN

 Pasal 3 ayat (1) : pemerintah membentuk Badan

Pelaksana yang melaksanakan pemanfaatan

tenaga nuklir – BATAN

 Pasal 3 ayat (2) : Badan Pelaksana

menyelenggarakan penelitian dan

pengembangan, penyelidikan umum, eksplorasi

dan eksploitasi bahan galian nuklir, produksi

bahan baku untuk pembuatan dan produksi

bahan bakar nuklir, produksi radioisotop untuk

keperluan penelitian dan pengembangan, dan

pengelolaan limbah radioaktif.

Pasal 4 (1) : Pemerintah membentuk Badan

Pengawas untuk melaksanakan pengawasan

terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga

nuklir – BAPETEN

Pasal 4 (2) : Badan pengawas menyelenggarakan

peraturan, perizinan dan inspeksi.

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

 Diselenggarakan dalam rangka penguasaan ilmu

pengetahuan dan teknologi nuklir untuk

keselamatan, keamanan, ketentraman dan

kesejahteraan rakyat –tanggungjawab Badan

Pelaksana. Dapat bekerjasama dengan lembaga

Lain

PENGUSAHAAN

Badan pelaksana melaksanakan:

a. Penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi

bahan galian nuklir

b. Produksi dan/atau pengadaan bahan baku

untuk pembuatan bahan bakar nuklir

c. Produksi bahan bakar nuklir nonkomersial

d. Produksi Radioisotop nonkomersial

e. Pembangunan, pengoperasian dan

dekomisioning reaktor nuklir nonkomersial

PENGAWASAN

a. Dilaksanakan oleh Badan Pengawas

b. Dilaksanakan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi

c. Tujuan pengawasan:

       1). terjaminnya kesejahteraan, keamanan, dan

ketenteraman masyarakat; 

       2).menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan

anggota masyarakat serta perlindungan terhadap

lingkungan hidup; 

       3). memelihara tertib hukum dalam pelaksanaan

pemanfaatan tenaga nuklir; 

       4). meningkatkan kesadaran hukum pengguna tenaga

nuklir untuk menimbulkan budaya keselamatan di

bidang nuklir; 

       5). mencegah terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan

bahan nuklir; dan menjamin terpelihara

PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF

 Bertujuan mencegah timbulnya bahaya radiasi

terhadap pekerja, anggota masyarakat dan

lingkungan hidup.

 Limbah radioaktif diklasifikasikan dalam jenis

limbah radioaktif tingkat rendah, sedang dan

tinggi.

 Pengelolaan limbah dilaksanakan oleh Badan

Pelaksana.

PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN

NUKLIR

 Pengusaha instalasi nuklir wajib

bertanggungjawab atas kerugian nuklir yang

diderita oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh

kecelakaan nuklir yang terjadi dalam instalasi

nuklir tersebut.

 PIN pengirim dapat mengalihkan

tanggungjawab kepada PIN penerima/pengusaha

pengangkutan, jika secara tertulis telah

diperjanjikan

 

PERATURAN PEMERINTAH RI NO.

43 TAHUN 2006

Tentang perizinan reaktor nuklir

PENGERTIAN

 

  Izin adalah persetujuan tertulis dalam bentuk dokumen untuk

melakukan kegiatan tertentu terkait dengan pembangunan,

pengoperasian, dan dekomisioning reaktor nuklir. 

 Reaktor nuklir adalah alat atau instalasi yang dijalankan dengan

bahan bakar nuklir yang dapat menghasilkan reaksi inti berantai

yang terkendali dan digunakan untuk pembangkitan daya, atau

penelitian, dan/atau produksi radioisotop.  

 Reaktor daya adalah reaktor nuklir berupa pembangkit tenaga

nuklir yang memanfaatkan energi panas untuk pembangkitan daya

baik untuk kepentingan komersial maupun nonkomersial. 

 Reaktor nondaya adalah reaktor nuklir yang memanfaatkan neutron

untuk keperluan penelitian atau pembuatan isotop baik untuk

kepentingan komersial maupun nonkomersial.  

 Pembangunan adalah kegiatan yang dimulai dari penentuan tapak

sampai dengan penyelesaian konstruksi.

 PENGERTIAN LANJUTAN

 

 Pengoperasian adalah kegiatan yang mencakup

komisioning dan operasi reaktor nuklir 

 Komisioning adalah kegiatan pengujian untuk

membuktikan bahwa sistem, struktur, dan/atau

komponen reaktor nuklir terpasang yang

dioperasikan dengan bahan bakar nuklir

memenuhi persyaratan dan kriteria desain.

 Operasi adalah kegiatan operasi reaktor nuklir

secara aman dan selamat sesuai dengan desain

dan tujuan pemanfaatannya

PENGERTIAN LANJUTAN

 Dekomisioning adalah suatu kegiatan untuk

menghentikan beroperasinya reaktor nuklir secara

tetap, antara lain dilakukan pemindahan bahan

bakar nuklir dari teras reaktor nuklir, pembongkaran

komponen reaktor, dekontaminasi, dan pengamanan

akhir.  

 Evaluasi tapak adalah kegiatan analisis atas setiap

sumber kejadian di tapak dan wilayah sekitarnya

yang dapat berpengaruh terhadap keselamatan

reaktor nuklir.

 Tapak adalah lokasi di daratan yang dipergunakan

untuk pembangunan, pengoperasian, dan

dekomisioning, satu atau lebih reaktor nuklir beserta

sistem terkait lainnya.

PENGERTIAN LANJUTAN

 Kecelakaan adalah setiap kejadian yang tidak

direncanakan, termasuk kesalahan operasi,

kerusakan ataupun kegagalan fungsi alat yang

menjurus timbulnya dampak radiasi atau kondisi

paparan radiasi yang melampaui batas keselamatan.

 Seifgard adalah setiap tindakan yang ditujukan

untuk memastikan bahwa tujuan pemanfaatan

bahan nuklir hanya untuk maksud damai.

 Sistem Keamanan Nuklir adalah serangkaian

tindakan untuk mencegah secara dini ancaman

internal dan eksternal terhadap fasilitas dan bahan

nuklir, mendeteksi ancaman secara tepat waktu serta

mengambil tindakan tanggap yang wajar apabila

muncul ancaman semacam itu, dan meminimalkan

setiap kerusakan yang timbul akibat kecelakaan.

PERIZINAN

Reaktor nuklir yang diberikan izin meliputi :

(1) a.reaktor daya komersial atau nonkomersial; dan

(2) b.reaktor nondaya komersial atau nonkomersial.

 Reaktor daya komersial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, hanya dibangun berdasarkan

teknologi teruji.

PEMBANGUNAN DAN TAHAPAN IZIN

 Pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning reaktor daya nonkomersial atau

nondaya nonkomersial dilaksanakan oleh Badan Pelaksana & dapat bekerjasama

dengan instansi pemerintah lainnya dan perguruan tinggi negeri. 

 Pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning reaktor daya komersial atau

nondaya komersial dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, koperasi,

dan/atau badan swasta.

 Pembangunan reaktor daya komersial yang berupa pembangkit listrik tenaga

nuklir, ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang tenaga listrik

setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

 Badan Pelaksana, Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau badan swasta

yang akan melaksanakan pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning reaktor

nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memiliki izin dari Kepala

BAPETEN.

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap, meliputi:

a.Izin Tapak;

b.Izin Konstruksi;

c.Izin Komisioning;

d.Izin Operasi; dan

e.Izin Dekomisioning 

PEMENUHAN SYARAT ADMINISTRASI DAN

TEKNIS

 Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

diberikan setelah Badan Pelaksana, Badan

Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau badan

swasta memenuhi persyaratan administrasi dan

teknis

 Administrasi : bukti pendirian/pembentukan

(badan hukum)

 Teknis : ada program jaminan mutu terkait

dengan proses, pengukuran (evaluasi) dan proses manajemen.

PENGAWASAN DAN SANKSI

 Dilaksanakan oleh inspektur (Bapeten) yang

memiliki kewenangan untuk mengawasi mulai

tahap pembangunan, pengoperasian dan

dekomisioning.

 Sanksi: peringatan tertulis, pembekuan izin,

pencabutan izin

 

PP NO. 33 TAHUN 2007

Tentang Keselamatan Radiasi Pengion

PENGERTIAN UMUM

 Keselamatan Radiasi Pengion yang selanjutnya

disebut Keselamatan Radiasi adalah tindakan

yang dilakukan untuk melindungi pekerja,

anggota masyarakat, dan lingkungan hidup dari

bahaya radiasi.

 Keamanan Sumber Radioaktif adalah tindakan

yang

dilakukan untuk mencegah akses tidak sah,

perusakan, kehilangan, pencurian, dan/atau

pemindahan tidak sah Sumber Radioaktif.

 Proteksi Radiasi adalah tindakan yang

dilakukan untuk mengurangi pengaruh radiasi

yang merusak akibat paparan radiasi.

Sumber Radiasi yang selanjutnya disebut

Sumber adalah segala sesuatu yang dapat

menyebabkan paparan Radiasi, meliputi zat

radioaktif dan peralatan yang mengandung zat

radioaktif atau memroduksi Radiasi, dan

fasilitas atau instalasi yang di dalamnya

terdapat zat radioaktif atau peralatan yang

menghasilkan Radiasi.

Budaya Keselamatan adalah paduan sifat dari

sikap organisasi dan individu dalam organisasi

yang memberikan perhatian dan prioritas utama

pada masalah-masalah Keselamatan Radiasi

PAPARAN

 Paparan Radiasi adalah penyinaran Radiasi yang diterima oleh manusia atau

materi, baik disengaja atau tidak, yang berasal dari Radiasi interna maupun

eksterna. 

 Paparan Normal adalah paparan yang diperkirakan akan diterima dalam

kondisi pengoperasian normal suatu fasilitas atau instalasi, termasuk

kecelakaan minor yang dapat dikendalikan. 

 Paparan Potensial adalah paparan yang tidak diharapkan atau diperkirakan

tetapi mempunyai kemungkinan terjadi akibat kecelakaan Sumber atau

karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi

termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan operasional. 

 Paparan Kerja adalah paparan yang diterima oleh pekerja radiasi. 

 Paparan Medik adalah paparan yang diterima oleh pasien sebagai bagian dari

diagnosis atau pengobatan medik, dan orang lain sebagai sukarelawan yang

membantu pasien. 

 Paparan Masyarakat adalah paparan yang berasal dari Sumber Radiasi yang

diterima oleh anggota masyarakat, termasuk paparan yang berasal dari

Sumber dan Pemanfaatan yang telah memperoleh izin dan situasi Intervensi,

tetapi tidak termasuk Paparan Kerja atau Paparan Medik, dan Radiasi latar

setempat yang normal. 

  Paparan Darurat adalah paparan yang diakibatkan terjadinya kondisi

darurat nuklir atau radiologik 

 Petugas Proteksi Radiasi adalah petugas yang ditunjuk oleh

Pemegang Izin dan oleh BAPETEN dinyatakan mampu

melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan Proteksi

Radiasi. 

 Pekerja Radiasi adalah setiap orang yang bekerja di instalasi

nuklir atau instalasi Radiasi Pengion yang diperkirakan

menerima Dosis tahunan melebihi Dosis untuk masyarakat

umum. 

 Inspeksi adalah salah satu unsur pengawasan Pemanfaatan

Tenaga Nuklir yang dilaksanakan oleh Inspektur

Keselamatan Nuklir untuk memastikan ditaatinya peraturan

perundang-undangan ketenaganukliran. 

 Inspektur Keselamatan Nuklir adalah pegawai BAPETEN

yang diberi kewenangan oleh Kepala BAPETEN untuk

melaksanakan Inspeksi. 

 Pemegang Izin adalah orang atau badan yang telah menerima

izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari BAPETEN. 

TUJUAN PP

 Peraturan Pemerintah ini bertujuan menjamin

keselamatan pekerja dan anggota masyarakat,

perlindungan terhadap lingkungan hidup, dan

Keamanan Sumber Radioaktif  

KESELAMATAN RADIASI DALAM 

PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

   Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan

Tenaga Nuklir wajib memiliki izin Pemanfaatan

Tenaga Nuklir dan memenuhi persyaratan

Keselamatan Radiasi 

 Persyaratan Keselamatan Radiasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. persyaratan manajemen;

b. persyaratan Proteksi Radiasi;

c. persyaratan teknik; dan

d. verifikasi keselamatan.

 Pemenuhan terhadap persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) harus didokumentasikan di

dalam Program Jaminan Mutu. 

 PERSYARATAN MANAJEMEN 

meliputi: 

a. penanggung jawab Keselamatan Radiasi;

b. Budaya Keselamatan; 

c. pemantauan kesehatan; 

d. personil;

e. pendidikan dan latihan; dan

f. Rekaman. 

PENANGGUNG JAWAB KESELAMATAN RADIASI

 Pemegang ijin/pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan tenaga nuklir

 Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab untuk: 

a. mewujudkan tujuan Keselamatan Radiasi

b. menyusun, mengembangkan, melaksanakan, dan mendokumentasikan program Proteksi

dan Keselamatan Radiasi, yang dibuat berdasarkan sifat dan resiko untuk setiap

pelaksanaan Pemanfaatan Tenaga Nuklir; 

c. membentuk dan menetapkan pengelola Keselamatan Radiasi di dalam fasilitas atau

instalasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya; 

d. menentukan tindakan dan sumber daya yang diperlukanuntuk mencapai tujuan

sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan memastikan bahwa sumber daya tersebut

memadai dan tindakan yang diambil dapat dilaksanakan dengan benar; 

e. meninjau ulang setiap tindakan dan sumber daya secara berkala dan berkesinambungan

untuk memastikan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dicapai; 

f. mengidentifikasi setiap kegagalan dan kelemahan dalam tindakan dan sumber daya yang

diperlukan untuk mewujudkan Keselamatan Radiasi, serta mengambil langkah perbaikan

dan pencegahan terhadap terulangnya keadaan tersebut; 

g. membuat prosedur untuk memudahkan konsultasi dan kerja sama antar semua pihak

yang terkait dengan Keselamatan Radiasi; dan 

h. membuat dan memelihara Rekaman yang terkait dengan Keselamatan Radiasi. 

PEMEGANG IJIN

 Pemegang Izin, dalam menyelenggarakan pemantauan kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus: 

a. melaksanakannya berdasarkan ketentuan umum kesehatan kerja;

b. merancang penilaian terhadap kesesuaian penempatan pekerja

dalam melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan padanya; dan

c. menggunakan hasil pemantauan sebagai landasan informasi pada: 

1. kasus munculnya penyakit akibat kerja setelah terjadinya Paparan

Radiasi berlebih; 

2. saat memberikan konseling tertentu bagi pekerja mengenai bahaya

Radiasi yang mungkin didapat; dan 

3. penatalaksanaan kesehatan pekerja yang terkena Paparan Radiasi

berlebih. 

Pemantauan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui: 

a. pemeriksaan kesehatan; 

b. konseling; dan/atau

c. penatalaksanaan kesehatan pekerja yang mendapatkan Paparan

Radiasi berlebih. 

 

PP RI NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG

PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER RADIASI PENGION DAN

BAHAN NUKLIR

 Pertimbangan :

a. pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan

nuklir diperlukan persyaratan dan tata cara

perizinan yang lebih ketat, transparan, jelas,

tegas, dan adil dengan mempertimbangkan

risiko bahaya radiasi, dan keamanan sumber

radioaktif dan bahan nuklir, yang mampu

menjamin keselamatan pekerja, anggota

masyarakat, dan perlindungan terhadap

lingkungan hidup

LANJUTAN PERTIMBANGAN…

 ketentuan perizinan yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000

tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir

sebagai pelaksanaan Pasal 17 Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan

hukum masyarakat, standar internasional yang

berlaku, dan perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi dalam pemanfaatan sumber

radiasi pengion dan bahan nuklir

PEMANFAATAN SRP DIKELOMPOKKAN :

   Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yang meliputi:

a. kelompok A;

b. kelompok B; dan

c. kelompok C.

PEMOHON HARUS MEMENUHI SYARAT

a. administratif;

b. teknis; dan/atau

c. khusus

 

PP NO. 4 TAHUN 2013 TENTANG PROTEKSI DAN

KESELAMATAN RADIASI DALAM PEMANFAATAN

TENAGA NUKLIR

Pengertian Umum :

a. Proteksi Radiasi adalah tindakan yang

dilakukan untuk mengurangi pengaruh radiasi

yang merusak akibat paparan radiasi

b. Keselamatan Radiasi adalah tindakan yang

dilakukan untuk melindungi pekerja, anggota

masyarakat, dan lingkungan hidup dari bahaya

radiasi

c. Pemegang Izin adalah orang atau badan yang

telah menerimaizin Pemanfaatan Tenaga

Nuklir dari BAPETEN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s