undang – undang mengenai limbah B3

Pengelolaan Limbah B-3

  1. Uu 23/1997, Pengelolaan Lingkungan Hidup
  2. Pp No.18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
  3. Pp No. 85 Tahun 1999 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya  Dan Beracun
  4. Permen Lh Nomor  18  Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
  5. Permen Lh Nomor  30  Tahun 2009 Tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah
  6. Uu Nomor  32  Tahun  2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  7. Kep No. 68/BAPEDAL/05/1994 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Penyimpangan Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengolahan, Pengolahan dan Penimbunan Akhir Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  8. Kep No. 01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3
  9. Kep No. 02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah B3
  10. Kep No. 03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3
  11. Kep No. 04/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah B3
  12. Kep No. 05/BAPEDAL/09/1995 tentang Sampel dan Label Limbah B3
  13. Kep No. 255/BAPEDAL/08/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas
  14. Kep No. 02/BAPEDAL/01/1998 tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Daerah
  15. Kep No. 03/BAPEDAL/01/1998 tentang Penetapan Kemitraan dalam Pengolahan Limbah B3
  16. Kep No. 04/BAPEDAL/01/1998 tentang Penetapan Prioritas Limbah B3
  17. Kep Men LH No. 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis
  18. Per Men LH No. 3 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Pelabuhan
  19. Per Men LH No. 2 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  20. Per Men LH No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun
  21. Per Men LH No. 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah di Pelabuhan
  22. Per Men LH No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  23. Per Men LH No. 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah
  24. Per Men LH No. 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  25. Per Men LH No. 02 Tahun 2010 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Rangka Indonesia Nasional Single Window di Kementerian Lingkungan Hidup

 

Undang-undang lingkungan hidup

1.         Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protokol

2.         Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

3.         Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

4.         Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

5.         Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants

6.         Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

7.         Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

 

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LINGKUNGAN HIDUP

1.         PP RI No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

2.         PP RI No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut

3.         PP RI No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

4.         PP RI No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

5.         PP RI No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18/1999 tentang Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun

6.         PP RI No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa

7.         PP RI No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan

8.         PP RI No. 74 Tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun

9.         PP RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

10.       PP RI No. 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif

11.       PP RI No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

12.       PP RI No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

13.       PP RI No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

14.       PP RI No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

15.       PP RI No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah

16.       PP RI No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri

17.       PP RI No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan

18.       PP RI No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

19.       PP RI No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

20.       PP RI No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Sumber : http://pslh.ugm.ac.id/id/index.php/keputusan-menteri  

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s